Pengertian birokrasi
birokrasi adalah sebagai alat organisasi,di mana ia meupakan suatu otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai peraturan. Birokrasi seringkali dimaksudkan sebagai upaya untuk mengorganisasi secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang. Dalam kacamata Max Weber,birokrasi dipandang sebagai suatu manifestasi sosiologi dari proses rasionalisasi. Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan birokrasi itu ? Istilah ini telah lama menjadi polemik di kalangan para pemikir dengan berbagai macam konotasinya Di bawah ini terdapat beberapa definisi tentang birokrasi.

1. Fritz Morstein Marx merumuskan birokrasi sebagai tipe organisasi yang dipergunakan pemerintahan-pemerintahan modem dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang bersifat administrative,khususnya yang dilakukan oleh aparatur pemerintah.
2. Ferret Heady dengan mengutip rumusan Thompson menyatakan bahwa : “organisasi birokratik disusun sebagai satu herarki otorita yang begitu terperinci, yang mengatasi pembagian kerja yang juga telah diperinci.

3. Peter A. Biau dan Charles H. Page memformulasikan birokrasi sebagai sebuah tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar, dengan cara mengkoordinasikan secara sistematik pekerjaan dari banyak orang. Definisi dari Balu dan Page ini menunjukkan bahwa birokrasi tidak hanya dikenal dalam organisasi pemerintah saja, tetapi juga pada semua organisasi-organisasi niaga. Dengan demikian, birokrasi dapat ditemukan pada setiap bentuk organisasi (yang modern) sebagai hasil dari proses rasionalisasi.
4. Dennis Wrong merumuskan bahwa birokrasi adalah suatu organisasi yang sepenuhnya bekerja untuk mencapai satu tujuan tertentu dari berbagai macam tujuan yang memiliki cirri-ciri :
- diorganisasi secara hierarkis dengan jalinan komando yang tegas dari atas ke bawah
- adanya pembagian tugas yang jelas di mana setiap orang mempunyai tanggung jawab dan tugas yang spesifik
- adanya peraturan-peraturan umum dan ketentuan yang menuntun semua sikap dan usaha untuk mencapai tujuan
- manusia yang teriibat dipilih berdasarkan kompetisi dan keahlian
- dan, bekerja dalam birokrasi cenderung merupakan pekerjaan seumur hidup
Dari pendefinisian di atas, birokrasi dipandang sebagai sesuatu yang positif. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Weber, bahwa setiap aktivitas yang menuntut kordinasi yang ketat dan melibatkan sejumlah orang, serta membutuhkan keahlian khusus adalah dengan menggunakan organisasi birokratik. Birokrasi sangat dibutuhkan; karena semata-mata mendasarkan pada keunggulan teknis dibandingkan dengan bentuk organisasi lainnya.
Dari berbagai macam pengertian yang sering muncul dalam term birokrasi dapat dibedakan dalam tiga kategori, yakni : pertama, birokrasi dalam pengertian yang baik/rasional (bureau-rationality); kedua birokrasi dalam pengertian suatu penyakit (bureau-pathology); dan ketiga birokrasi dalam pengertian yang netral (value-free). Dalam pengertian netral, birokrasi diartikan sebagai keseluruhan pejabat negara di bawah pejabat politik, atau keseluruhan pejabat negara pada cabang-cabang eksekutif, atau bisa juga diartikan sebagai setiap organisasi yang berskala besar (every big organization).
Karakteristik Birokrasi

Karakteristik birokrasi yang umum diacu adalah yang diajukan oleh Max Weber. Menurut Weber, paling tidak terdapat 8 karakteristik birokrasi, yaitu:
1.      Organisasi yang disusun secara hirarkis
2.      Setiap bagian memiliki wilayah kerja khusus.
3.      Pelayanan publik (civil sevants) terdiri atas orang-orang yang diangkat, bukan dipilih, di mana pengangkatan tersebut didasarkan kepada kualifikasi kemampuan, jenjang pendidikan, atau pengujian (examination).
4.      Seorang pelayan publik menerima gaji pokok berdasarkan posisi.
5.      Pekerjaan sekaligus merupakan jenjang karir.
6.      Para pejabat/pekerja tidak memiliki sendiri kantor mereka.
7.      Setiap pekerja dikontrol dan harus disiplin.
8.      Promosi yang ada didasarkan atas penilaiaj atasan (superior's judgments).
Ditinjau secara politik, karakteristik birokrasi menurut Weber hanya menyebut hal-hal yang ideal. Artinya, terkadang pola pengangkatan pegawai di dalam birokrasi yang seharusnya didasarkan atas jenjang pendidikan atau hasil ujian, kerap tidak terlaksana. Ini diakibatkan masih berlangsungnya pola pengangkatan pegawai berdasarkan kepentingan pemerintah.

Tipe-tipe Birokrasi Negara

Untuk melihat tipe-tipe birokrasi negara, dapat kiranya kita manfaatkan pemisahan tipe birokrasi menurut ideal typhus Amerika Serikat. Ideal typhus tersebut lalu kita komparasikan dengan apa yang ada di Indonesia.

Di Amerika Serikat, terdapat 4 jenis birokrasi yaitu: (1) The Cabinet Departments (departemen-departemen di dalam kabinet), (2) Federal Agencies (agen-agen federal), (3) federal Corporation (perusahaan-perusahaan federal milik federal), dan (4) Independent Regulatory Agencies agen-agen pengaturan independen).

Departemen-departemen dalam kabinet terdiri atas beberapa beberapa lembaga birokrasi yang dibedakan menurut tugasnya. Ada departemen tenaga kerja, departemen pertahanan, atau departemen pendidikan. Tugas utama dari departemen-departemen ini adalah melaksanakan kebijaksanaan umum yang telah digariskan oleh lembaga eksekutif maupun yudikatif.

Agen-agen federal merupakan kepanjangan tangan dari lembaga kepresidenan. Ia dibentuk berdasarkan pilihan dari presiden yang tengah memerintah, oleh sebab itu sifatnya lebih politis ketimbang murni administratif. Organisasi NASA di sana merupakan salah satu contoh dari agen-agen federal. Contoh dari birokrasi ini juga diposisikan oleh FBI (Federal Bureau Investigation). Di Indonesia agen-agen seperti ini misalnya Badan Tenaga Atom Nasional (Batan), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan).

Korporasi-korporasi federal merupakan birokrasi yang memadukan antara posisinya sebagai agen pemerintah sekaligus sebagai sebuah lembaga bisnis. Di Indonesia contoh yang paling endekati adalah BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Meskipun negara (eksekutif) terkadang masih merupakan pihak yang paling menentukan dalam pengangkatan pejabatnya, tetapi secara umum -----sebagai sebuah lembaga bisnis----- ia memiliki otoritas untuk menentukan jenis modal dan juga memutuskan apakah perusahaan akan melakukan pemekaran organisasi atau sebaliknya, perampingan. Di Indonesia, contoh dari korporasi-korporasi milik negara ini misalnya Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA), Garuda Indonesia Airways (GIA), Perusahaan Listrik Negara (PNL) atau Bank Mandiri.

Agen-agen Pengaturan Independen, sebagai jenis birokrasi yang terakhir, merupkan birokrasi yang dibentuk berdasarkan kebutuhan untuk menyelenggarakan regulasi ekonomi terhadap dunia bisnis, di mana penyelenggaraan tersebut berkaitan secara langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia kini dibentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang berfungsi untuk melakukan rekstrukturisasi kalangan bisnis tanah air yang di masa lalu dianggap banyak merugikan keuangan negara, dan secara lebih jauh, kesejahteraan masyarakat Indonesia akibat, katakanlah, 'kredit-kredit macet' mereka. Selain itu, contoh bisa kita sebutkan misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan sejenisnya.

Peran Birokrasi dalam Pemerintahan Modern

Michael G. Roskin, et al. meneyebutkan bahwa sekurang-kurangnya ada 4 fungsi birokrasi di dealam suatu pemerintahan modern. Fungs-fungsi tersebut adalah :

1. Administrasi

Fungsi administrasi pemerintahan modern meliputi administrasi, pelayanan, pengaturan, perizinan, dan pengumpul informasi. Dengan fungsi administrasi dimaksudkan bahwa fungsi sebuah birokrasi adalah mengimplementasikan undang-undang yang telah disusun oleh legislatif serta penafsiran atas UU tersebut oleh eksekutif. Dengan demikian, administrasi berarti pelaksanaan kebijaksanaan umum suatu negara, di mana kebijakan umum itu sendiri telah dirancang sedemikian rupa guna mencapai tujuan negara secara keseluruhan.

2. Pelayanan

Birokrasi sessungguhnya diarahkan untuk melayani masyarakat atau kelompok-kelompok khusus. Badan metereologi dan Geofisika (BMG) di Indonesia merupakan contoh yang bagus untuk hal ini, di mana badan tersebut ditujukan demi melayani kepentingan masyarakat yang akan melakukan perjalanan atau mengungsikan diri dari kemungkinan bencana alam. Untuk batas-batas tertentu, beberapa korporasi negara seperti PJKA atau Jawatan POS dan Telekomunikasi juga menjalankan fungsi public service ini.

3. Pengaturan (regulation)

Fungsi pengaturan dari suatu pemerintahan biasanya dirancang demi mengamankan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini, badan birokrasi biasanya dihadapkan anatara dua pilihan: Kepentingan individu versus kepentingan masyarakat banyak. Badan birokrasi negara biasanya diperhadapkan pada dua pilihan ini.

4. Pengumpul Informasi (Information Gathering)

Informasi dibutuhkan berdasarkan dua tujuan pokok: Apakah suatu kebijaksanaan mengalami sejumlah pelanggaran atau keperluan membuat kebijakan-kebijakan baru yang akan disusun oleh pemerintah berdasarkan situasi faktual. Badan birokrasi, oleh sebab itu menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijaksanaan negara tentu menyediakan data-data sehubungan dengan dua hal tersebut. Misalnya, pemungutan uang yang tidak semestinya (pungli) ketika masyarakat membuat SIM atau STNK tentunya mengalami pembengkakan. Pungli tersebut merupakan pelanggaran atas idealisme administrasi negara, oleh sebab itu harus ditindak. Dengan ditemukannya bukti pungli, pemerintah akan membuat prosedur baru untuk pembuatan SIM dan STNK agar tidak memberi ruang bagi kesempatan melakukan pungli.

Selain Roskin, et.al., Andrew Heywood juga mengutarakan sejumlah fungsi yang melekat pada birokrasi. Bagi Heywood, fungsi dari birokrasi adalah:

1.Pelaksanaan Administrasi.

Fungsi ini serupa dengan yang diutarakan Roskin, et.al, bahwa fungsi utama birokrasi adalah mengimplementasikan atau mengeksekusi undang-undang dan kebijakan negara. Sehubungan dengan fungsi ini, Heywood membedakan 2 peran di tubuh pemerintah. Pertama, peran pembuatan kebijakan dalam mana peran ini ada di tangan politisi. Kedua, peran pelaksanaan kebijakan dalam mana peran ini ada di tangan birokrat. Sebab itu, kerap disebut bahwa suatu rezim pemerintahan disebut dengan “administrasi.” Misalnya administrasi Gus Dur, administrasi Sukarno, administrasi SBY, atau administrasi Barack Obama. Ini akibat kenyataan, suatu kebijakan baru akan “terasa” jika telah dilaksanakan. Fungsi administrasi, oleh karena itu, merupakan fungsi sentral dari birokrasi negara.








2.Nasehat Kebijakan (Policy Advice)

Birokrasi menempati peran sentral dalam pemberian nasehat kebijakan kepada pemerintah. Ini akibat birokrasi merupakan lini terdepan dalam implementasi suatu kebijakan, mereka adalah pelaksananya. Sebab itu, masalah dalam suatu kebijakan informasinya secara otomatis akan terkumpul di birokrasi-birokrasi. Heywood membedakan 3 kategori birokrat yaitu (1) top level civil servants, (2) middle-rangking civil servants, dan (3) junior-ranking civil servants. Top Level Civil Servant banyak melakukan kontak dengan politisi, sementara middle dan junior civil servants lebih pada pekerjaan-pekerjaan rutin di “lapangan.” Top Level Civil Servants dapat bertindak selaku penasehat kebijakan bagi para politisi, dalam mana informasi pelaksanaan kebijakan mereka peroleh dari middle dan junior civil servants.

3.Artikulasi Kepentingan

Kendati bukan fungsi utamanya guna mengartikulasi kepentingan (ini fungsi partai politik), tetapi birokrasi kerap mendukung upaya artikulasi dan agregasi kepentingan. Dalam tindak keseharian mereka, birokrasi banyak melakukan kontak dengan kelompok-kelompok kepentingan di suatu negara. Ini membangkitkan kecenderungan “korporatis” dalam mana terjadi kekaburan antara kepentingan-kepentingan yang terorganisir dengan kantor-kantor pemerintah (birokrasi). Kelompok-kelompok kepentingan seperti perkumpulan dokter, guru, petani, dan bisnis kemudian menjadi “kelompok klien” yang dilayani oleh birokrasi negara. Pada satu ini “klientelisme” ini positif dalam arti birokrasi secara dekat mampu mengartikulasikan kepentingan kelompok-kelompok tersebut yang notabene adalah “rakyat” yang harus dilayani. Namun, pada sisi lain “klientelisme” ini berefek negatif, utamanya ketika birokrasi berhadapan dengan kepentingan-kepentingan bisnis besar seperti Bakri Group (ingat kasus Lapindo), kelompok-kelompok percetakan dalam kasus Ujian Nasional di Indonesia, dalam mana keputusan pemerintah “berbias” kepentingan kelompok-kelompok tersebut.

4.Stabilitas Politik

Birokrasi berperan sebagai stabilitator politik dalam arti fokus kerja mereka adalah stabilitas dan kontinuitas sistem politik. Peran ini utamanya kentara di negara-negara berkembang dalam mana pelembagaan politik demokrasi mereka masih kurang handal. (sb)










KELEMAHAN DAN KELEBIHAN BIROKRASI
Birokrasi Perwakilan Sebagai Sarana Peredam Konflik
Birokrasi perwakilan dapat berperan sebagai peredam konflik yang terjadi di daerah rawan konflik, terutama konflik yang diakibatkan oleh perbedaan suku, agama, dan ras. Karena masyarakat akan merasa nyaman jika pada saat pelakukan aktifitas publik dilayani oleh orang-orang yang termasuk dalam golongannya. Sebagai contoh di Amerika orang-orang kulit hitam merasa lebih nyaman jika dilayani oleh sesama orang kulit hitam.
Contoh lain di Indonesia di lembaga pemerintahan daerah Papua Barat, orang Papua akan lebih merasa nyaman dilayani oleh orang dibanding oleh orang Jawa. Karena adanya persamaan latar belakang budaya sehingga komunikasi dapat berjalan lancar. Keterwakilan komposisi masyarakat dalam birokrasi membuat birokrasi dapat berperan sebagai peredam konflik. Tetapi bisasanya keterwakilan tersebut hanya berada padalow level atau street level karena pada level inilah birokrat berhadapan langsung dengan masyarakat. Oleh sebab itu dalam perekrutan anggota birokrasi sering muncul istilah putra daerah.
Namun dengan birokrasi perwakilan yang mengedepankan perwakilan komposisi sosial masyarakat sosial disekitar birokrasi, membuat birokrasi  mengabaikan merit sistem dalam perekrutan pegawai. Putra daerah yang mewakili belum tentu memiliki kapasitas yang memadai untuk menduduki suatu jabatan dalam pelayanan publik. Hal tersebut dapat membuat kinerja birokrasi kurang maksimal atau bisa dikatakan tidak profesional.

Birokrasi Perwakilan Sebagai Sarana Legitimasi Kekuasaan
Dengan adanya otonomi daerah, maka kepala daerah menjadi sebuah jabatan politik. Penempatan penempatan pegawai karir di birokrasi daerah merupakan perwakilan dari golongan/partai pengusa atau kepala daerah, bertujuan agar penguasa mendapat legitimasi kekuasaan dari rakyat sehingga pemerintahan daerah dapat berjalan stabil dan kuat.
Namun jika dilihat dari sisi lain hal tersebut dapat menjadi penyebab utama Nepotisme. Kepala daerah cenderung memasukan orang orang kedalam pemerintahannya untuk kepentingan pribadinya bukan untuk kinerja brokrasi itu sendiri.
Birokrasi Perwakilan dan Birokrasi Weberian
Birokrasi Weber yang mengedepankan rasionalitas bertentangan dengan birokrasi perwakilan. Terutama dalam proses perekrutan dan penempatan pegawai. Jika dalam birokrasi Weber pemilihan pegawai berdasarkan merit sistem, objektifitas berdasarkan kualifikasi standar yang telah ditetapkan. Namun pada birokrasi perwakilan mengabaikan itu semua untuk mendapatkan komposisi birokarsi yang sesuai dengan komposisi sosial masyarakat sekitar. Karena memang tidak mudah untuk mendapatkan komposisi birokrasi yang sesuai dengan komposisi masyarakat tetapi juga mengedepankan merit sistem. Hal ini disebabkan kapasitas orang yang memiliki latar belakang tertentu belum tentu sama dengan orang lain.

DEFINISI BIROKRATISME


        Birokratisme adalah sebuah keburukan yang terdefinisi dengan baik, sebuah pelencengan yang buruk dan berbahaya, yang telah dikutuk secara resmi namun tetap tidak menunjukkan tanda-tanda akan melenyap. 
       Terlebih lagi, cukuplah sulit untuk melenyapkannya dengan satu pukulan! Tetapi bila birokratisme, seperti yang dikatakan oleh resolusi Komite Pusat, mengancam untuk memisahkan partai dari massa dan oleh karenanya melemahkan karakter kelas dari partai, maka perjuangan melawan birokratisme tidak mungkin berasal dari pengaruh-pengaruh non-proletar. 
       Sebaliknya, aspirasi partai untuk menjaga karakter proletarnya niscaya harus melahirkan resistensi terhadap birokratisme. Tentu di bawah kedok resistensi ini, berbagai tendensi yang keliru, tidak sehat, dan berbahaya dapat memanifestasikan diri mereka. Dan mereka tidak dapat diungkapkan tanpa menganalisa dengan metode Marxis isi ideologi mereka. Akan tetapi, mengidentifikasikan resistensi terhadap birokratisme sebagai sebuah kelompok yang menjadi kendaraan untuk pengaruh asing adalah sendirinya menjadi “kendaraan” untuk pengaruh birokratis.

Daftar Pustaka

1.Kristian Widya Wicaksono. Administrasi dan Birokrasi Pemerintah. Graha Ilmu
2.Martin Albrow, Birokrasi, (Yogyakarta: Tiara Wacana, Cet.3, 2004)
3.Michael G. Roskin, et al., Political Science: An Introduction, Bab 16
2    4. Guy Peters and Vincent Wright, “Public Policy and Administration, Old and New, dalam Robert
5        Goodin and Hans-Dieter Klingemann, A New Handbook of Political Science, Part VII, Bab 27
3.      Andrew Heywood, Politics, Second Edition, (New York : Palgrave Macmillan, 2004)

Comments (5)

On 24 November 2013 16.54 , Satrio Suryadi Nugroho mengatakan...

Okee makasih gan infonya... sangat membantu...

jangan lupa mampir ya : http://satriosuryadinugroho.student.ipb.ac.id

 
On 7 Desember 2013 06.40 , Guritno Ama mengatakan...

sip.. makasih infonya kaka.
http://guritno.student.ipb.ac.id

 
On 9 Desember 2013 20.52 , My blog mengatakan...

ok sip

 
On 9 Februari 2014 07.48 , Oliv Rasyid mengatakan...

Terimakasih banyak Artikelnya cukup mudah di pahami.

# http://download-image.blogspot.com

 
On 20 Februari 2014 13.33 , januar surya mengatakan...

terima kasih informasinya.

www.kiostiket.com